Network
Baca Juga: KAPOLRI TEGAS! Polisi Terlibat Calo Penerimaan Bintara di PTDH dan Diproses Secara Pidana
Fajar juga menjelaskan, pihaknya akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan indikasi suap dalam bisnis tersebut.
"Bukan tidak percaya dengan APH di Tarakan, mungkin alangkah baiknya KPK turun tangan dan dilibatkan dalam mengungkap kasus illegal logging yang diduga melibatkan oknum aparat. Karena saya yakin seorang pengusaha yang bergelut illegal logging dan masih bebas beroperasi pasti ada sesuatu yang melindungi bisnisnya," jelasnya.
Mengapa dalam memberantas dan menyeret para pelaku illegal logging atau pembalakan liar tidak cukup hanya memakai UU Kehutanan atau KUHP, namun perlu menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Sebab saat ini jumlah kerugian negara akibat kasus tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan Tipikor," ucap Fajar.
Baca Juga: Soal Pembangunan Puspem di Kabupaten Tana Tidung, Sejumlah Ormas Datangi Polres, Ada Apa?
Lebih lanjut Fajar menerangkan, penerapan UU Tipikor terhadap illegal logging dalam skala besar sangat memungkinkan.
"Tidak hanya memudahkan dalam membuktikan, tapi juga memberikan sanksi lebih tajam daripada UU Kehutanan, yakni pidana mati atau penjara seumur hidup, serta tambahan uang pengganti atau denda, sehingga dapat menimbulkan efek jera, dan diharapkan jadi penyapu ranjau atau sweeper," terangnya.
Hingga berita ini diturunkan, pengusaha atau pemilik bisnis kayu tersebut belum memberikan keterangan terkait dugaan bisnis illegal logging yang dilakukannya.***
