Network
Juga dengan diberlakukannya jam malam pada perempuan, dan melarang mereka mengenakan celana panjang di beberapa kota, seperti yang disebutkan Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch.
Di sisi lain, Alif Satria seorang peneliti terorisme, kekerasan politik dan intoleransi agama mengatakan, meningkatnya konservatisme dan menurunnya kebebasan sipil, termasuk meningkatnya ketegangan antara Islamis dan non-Islamis, mendorong penurunan demokrasi Indonesia.
Sebagian besarnya disebabkan UU ITE, yang mencakup hukuman penjara karena pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, undang-undang tersebut disebutnya digunakan pemerintah untuk memenjarakan dan membungkam para pengkritik, menimbulkan efek mengerikan.
Terlepas dari tanggapan pemerintah pada kritikus, termasuk Greenpeace yang sempat dilaporkan usai menyinggung klaim Jokowi bahwa deforestasi menurun di konferensi iklim COP26, popularitas Presiden Indonesia bertahan, meskipun menurun.
Menurut survei yang dirilis pada Agustus oleh Indikator Politik, sekitar 59 persen responden puas dengannya, terendah sejak Maret 2016, apabila dibandingkan pada April tahun lalu yang mencapai 64 persen dan 65 persen di Juli tahun lalu, serta koalisinya yang luas tetapi solid menguasai hampir 80 persen dari semua partai.
Baca Juga: 2 Tahun PRMN, Ciptakan Lapangan Kerja dengan Model Mediapreneur
Namun, ada tambahan 'bendera merah' dari demokrasi yang dianggap bermasalah ini, seiring dengan adanya pembangunan dinasti politik keluarga, di mana anak lelakinya dan menantu mengikuti dan terpilih sebagai wali kota, juga pemerintahan Jokowi yang telah melemahkan badan anti-korupsi negara, dan keterlibatan angkatan bersenjata dalam urusan sipil.
Freedom House, sebuah kelompok nirlaba yang berspesialisasi dalam hak asasi manusia dan demokrasi, telah menurunkan peringkat Indonesia dari “bebas” menjadi “sebagian bebas” di bawah pengawasannya, dan masyarakat merasakan hal itu.
Baca Juga: 2 Tahun PRMN, Content Creator Jadi Pekerjaan Impian Masa Depan
