Network
Zona Kaltara - Persoalan penyediaan dan kepemilikan rumah saat ini masih menjadi persoalan yang harus di perhatikan secara serius oleh semua pihak. Selama ini di Indonesia khususnya di Kalimantan Utara, penyediaan dan kepemilikan rumah penanganannya harus dikaji dengan baik.
Hal tersebut, dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus melalui vicon saat digelar sosialisasi 'Peluang dan Tentang Pembiayaan Perumahan' bersama Perbankan dan pemerintah daerah, pada Rabu, 17 Mei 2023 siang di Tarakan.
"Indonesia masih memiliki masalah dengan penyediaan rumah bagi rakyat yang membutuhkan. Ada kekurangan pasokan untuk perumahan itu mencapai kurang lebih hampir 10 juta rumah," kata Deddy Sitorus.
"Banyak yang seharusnya sudah memiliki rumah tapi itu belum memiliki padahal tugas negara salah satunya tentu adalah menyediakan sandang, pangan, dan papan yang layak bagi masyarakat," sambungnya.
Baca Juga: Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G, Berikut Penjelasan Kejagung
Melihat kondisi saat ini terkait penyediaan dan kepemilikan rumah, Deddy akan terus memperjuangkannya bersama pihak terkait lainnya.
"Ini terus diperjuangkan karena memang tidak mudah dan tidak murah. Persoalan yang paling besar adalah soal ketersediaan lahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat maupun para pengembang," lanjutnya.
Selain masalah ketersediaan lahan, kemampuan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal (rumah) yang layak huni juga menjadi salah satu kendalanya, terutama bagi yang berpenghasilan kecil.
"Kemampuan daya beli dari masyarakat itu sendiri, dan mekanisme perbankan yang memadai untuk warga yang berpenghasilan kecil dibawah UMR," jelasnya.
Sedangkan di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan tantangan cukup besar untuk menangani permasalahan penyediaan rumah.
"Tarakan mempunyai tantangan yang sangat besar untuk penyediaan perumahan. Kita lihat bagaimana kondisi pemukiman di Tarakan atau kaltara terutama wilayah-wilayah pulau dimana tidak tertata dengan baik dengan dampak resiko yang sangat tinggi mungkin setiap hari atau setiap bulan ada kebakaran, karena itu pembangunan rumah di tepi pesisir pantai menjadi perhatian yang sangat serius," ucapnya.
Baca Juga: Ofisial Thailand Akhirnya Minta Maaf dan Menangis atas Insiden Final Sepak Bola SEA Games
Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus ke depan akan merangkul pihak terkait agar dapat menyelesaikan hal ini.
"Kedepan pemerintah daerah dan juga DPR bersama-sama memikirkan bagaimana soal apa mungkin BPN bersama Pemda menata itu (perumahan) dengan skema kewilayahan yang rasional, proporsional dengan kondisi ekonomi masyarakat pesisir," terangnya.
Sedangkan pihak perbankan pun mengakui bahwa persoalan penyediaan rumah khususnya di Kaltara, peran perbankan dan developer harus lebih banyak.
"Di Kalimantan Utara sendiri sekarang untuk developer yang sudah eksisting masih terbatas jumlahnya, sampai saat ini yang sudah ada kerjasama dengan BTN paling hanya sekitar 30 dan yang aktif pun hanya setengahnya," kata Adi Mahardhika Esa Putra, Consumer Lending Unit Head BTN.
"Untuk perbandingan di Kalimantan Timur saja sudah mencapai ratusan (developer) yang menyediakan perumahan. Artinya untuk di Kaltara berbanding terbaik dimana kebutuhan (demand) besar sementara yang menyediakan sedikit," sambungnya.
Baca Juga: Tanam Bibit Mangrove Serentak di Indonesia, Danlantamal XIII Tarakan Pimpin Penanaman di Amal Lama
Pihak perbankan dalam hal ini BTN menekankan pada sektor informal untuk dapat difasilitasi dalam penyediaan rumah.
"Di sini banyak sektor-sektor informal yang belum bisa terjamah oleh perbankan. Sehingga kami akan menyampaikan pada presentasi ini terkait untuk sektor informal supaya bisa difasilitasi oleh perbankan," kata Adi.
Baca Juga: Viral Pengendara Motor Seret Anjing di Bali, Animal Hope Shelter Berhasil Pidanakan Pelaku
Lebih lanjut, Adi juga menjelaskan terkait subsidi perumahan yang selama ini masih menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Dari pemerintah pusat bahkan telah mencanangkan penyediaan satu juta rumah untuk masyarakat Indonesia, dan disubsidi bunganya sampai 5 persen," terangnya.
"Di Tarakan sendiri (pemerintah kota) ada cicilan rumah dengan DP nol, artinya kemudahan pembiayaan rumah ini sangat terbantu baik dari perbankan, pemerintah pusat sampai pemerintah kota," pungkasnya.***
