Network
Zona Kaltara - Warga yang berada di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) tepatnya di Sungai Bolong, Kabupaten Nunukan mendapatkan tandu darurat.
Selama ini warga Sungai Bolong sangat membutuhkan tandu darurat yang akan digunakan di dermaga. Pasalnya tandu yang ada saat ini sudah tidak layak dan membahayakan warga saat digunakan.
Melihat kondisi tersebut, Muhklis Ramlan langsung turun ke lapangan untuk menyerahkan tandu darurat yang baru dan layak digunakan oleh masyarakat sekitar.
"Persoalan yang terjadi di dermaga Sungai Bolong ke dermaga Sungai Ular Kabupaten Nunukan salah satunya keberadaan tandu darurat. Ini sangat penting untuk mengangkat atau memindahkan orang sakit begitupun jenazah dari speedboat ke ambulance," ucap Muklis Ramlan, yang juga calon anggota DPD Dapil Kaltara.
Menurutnya, keadaan ini sangat menyulitkan masyarakat sekitar dermaga. Terlebih dengan kondisi tandu darurat yang sudah tidak layak.
"Sangat berbahaya jika dipaksakan untuk digunakan dengan resiko tergelincirnya pasien atau jenazah. Terlebih kondisi dermaga yang masih sederhana," katanya.
"Kami hadir untuk memberikan solusi langsung atas persoalan yang sudah berlangsung lama. Masalah serius ini wajib dicarikan solusinya," sambungnya.
Baca Juga: ASN Wajib Jaga Netralitas pada Pemilu 2024, Bawaslu Tarakan Tekankan Hal ini
Mukhlis menyebutkan, kedua dermaga ini memiliki makna penting serta strategis untuk jalur lalu lintas laut. Salah satunya dalam keadaan darurat ketika ada masyarakat yang sakit atau meninggal dunia.
"Maka dari itu sangat membutuhkan tandu darurat agar semaksimal mungkin bisa menyelamatkan nyawa setiap orang untuk bisa sampai di Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," terangnya.
Baca Juga: Dukung Gelaran Porwada I PWI Kaltara, Gubernur Kaltara: Saya Salut dan Mendukung Kegiatan PWI
Sedangkan, terkait perbaikan dermaga dan jembatan kayu Sungai Bolong, Mukhlis menyebutkan, akan menjadi agenda yang sangat prioritas diperjuangkan.
"Ini untuk kemaslahatan masyarakat Nunukan yang sesungguhnya dermaga tersebut menuju perbatasan Negara Malaysia yang seharusnya mendapat perhatian tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat," tukasnya
