Zona Kaltara - Masalah perbatasan khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini menjadi atensi seluruh pihak, terutama dalam hal perekonomian.
Seperti yang diungkapkan Mukhlis Ramlan, calon anggota DPD RI perwakilan Kaltara, pada diskusi santai dengan beberapa awak media yang ada di Kota Tarakan, pada Selasa, 30 Januari 2024 sore.
Pada diskusi tersebut Mukhlis Ramlan membahas terkait persoalan ekonomi wilayah perbatasan, pedalaman, dan pedesaan.
Baca Juga: Sejumlah Pelajar di Tarakan Diciduk Satpol PP, Ternyata ini Penyebabnya
Sehingga hal ini menjadi konsen dirinya jika ke depan dipercaya menjadi wakil Kaltara di DPD RI.
"Kaltara menjadi salah satu daerah yang kurang dilirik oleh pemerintahan pusat, namun seluruh pengambil kebijakan di daerah ini perlu bergandeng tangan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di Kaltara," katanya.
Selain itu, untuk wilayah perbatasan, pedalaman, dan pedesaan di Kaltara, jika dirinya dipercaya menjadi bagian komite rakyat, maka ia akan berusaha untuk mendorong adanya kementerian perbatasan.
"Dimana Kaltara sebagai wilayah kepulauan, bahkan berbatasan langsung dengan negara malaysia dan Filipina, sehingga sangat perlu adanya kementerian perbatasan," jelas Mukhlis Ramlan.
Baca Juga: Tingkatkan Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Hadirkan e-money Edisi Khusus Nusantara
Lantas dijelaskan lebih jauh oleh Mukhlis, sangat banyak sektor perbatasan yang perlu diperhatikan, bahkan bisa dilihat sampai saat ini bagaimana wilayah malaysia dan indonesia di perbatasan pada malam hari.
Baca Juga: 1.365 Berkas Daftar Pemilih Tambahan untuk Warga Binaan Diserahkan KPU ke Lapas Tarakan
Dilanjutkan Mukhlis, Bukan hanya itu, masih banyak sektor lainnya yang juga perlu kita perhatikan dan perjuangkan ke pusat, untuk itu jika dia dipercaya menjadi salah satu perwakilan dpd pusat, maka dirinya kan mengusulkan agar adanya kementerian perbatasan.
“Untuk itu, ia berharap kaltara memiliki wakil- wakil di senayan yang mampu memahami kepentingan daerah kaltara, agar kaltara tidak jauh tertinggal dari segi anggaran dan ekonomi daerah,” pungkas Mukhlis Ramlan.***