Network
“Di luar jam bekerja kan gak boleh. Saya sudah tugasi dulu Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Kalau ada itu, saya suruh lakukan ini, pemeriksaan. Itu biasanya sanksi disiplin. Itu udah aturan kita dan sudah lama. Tapi kalau ada informasi lagi, harus ditelusuri,” jelas Khairul.
Baca Juga: Tindak Pidana Meningkat di Tahun 2023, Polres Tarakan Selesaikan 90,8 Persen Kasus
Namun Khairul juga mengatakan, bahwa oknum diduga ASN harus diketahui pasti terlebih dahulu, apakah pegawai benar yang bertugas di bawah naungan Pemkot Tarakan?. Meski demikian Khairul mengapresiasi adanya pengawasan langsung dari masyarakat terkait kinerja ASN.
“Apakah memang pegawai kita. Pakai baju pegawai, waskat kan bisa juga banyak yang lain. Karena bisa juga mungkin dari luar daerah, lagi ada kegiatan di sini, mungkin sementara selesai kegiatan, dia pergi makan di warung itu bisa saja terjadi. Tapi ini masukan buat kita (Pemkot Tarakan). Yang jelas kalau nongkrong di jam kerja, tidak boleh,” jelasnya.
Baca Juga: Sepanjang Tahun 2023 BNNP Kaltara Sita 46,7 Kg Sabu dan Amankan 37 Tersangka
Lebih lanjut Khairul menuturkan, Satpol PP sempat melakukan razia. Dan ada sanksi terberat. Untuk pemberian sanksi melalui beberapa tahapan. Ada teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, terus pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.
“Jadi tergantung besaran kadar pelanggarannya. Ada tahapannya. Yang jelas habis libur panjang harus tetap kerja. Ya kan liburnya sudah cukup. Sudah libur sampai tanggal 1 Januari 2024 saya kira cukup. Dan mestinya masuk lagi kerja seperti biasa,” tukas Khairul.***
