Network
Zona Kaltara - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menjadi sorotan dan perhatian berbagai kalangan.
Bagaimana tidak, konflik Pulau Rempang telah mengakibatkan bentrokan hebat antar warga setempat dengan aparat Kepolisian.
Bahkan konflik ini menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan, permasalahan di Pulau Rempang karena komunikasi yang kurang baik.
Baca Juga: Diduga Jadi Korban Pelecehan Teman Sekelas, Siswi SMP di Tarakan Alami Trauma, Orang Tua Buka Suara
Menurutnya sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.
"Itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara dan diberikan solusi karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan secara baik sehingga terjadi masalah. Besok atau lusa Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia akan ke sana memberikan penjelasan terutama siapa saja yang akan mendapatkan penggantian tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Pemilu Kapolda Kaltara Cek Personel di Wilayah Perbatasan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan, pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.
"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ujar Herlina, pada Jumat 15 September 2023.
Pihaknya pun mengaku sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam. Namun senada dengan pernyataan Presiden dirinya pun meyakini bahwa inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," ujarnya.
Baca Juga: Bertabur Bintang! KCON Arab Saudi 2023 Akhirnya Mengumumkan Lineup Artis dan Idol Papan Atas Yang Akan Hadir
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang.
"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," kata Emrus.
Baca Juga: Resmi! Daftar 22 Nama Pemain Cabor Sepak Bola yang Dibawa ke Asian Games 2023
Lalu komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar dapat mencegah gesekan antara masyarakat tidak terjadi?
"Saya melihat proyek Rempang ini tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif. jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar. Mendengar merembukan salah satu skill komunikasi, para pengambil kebijakan sudahkah mendengar, menyimak, mengajak masyarakat diskusi? sudah ada belum titik temu?," kata Emrus lagi.
Jika hal tersebut sudah dilakukan, lanjutnya, barulah dimulai proyek pembangunan.
