Network
Zona Kaltara - Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong menyebut, sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.
Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menyinggung pengelolaan Ancol Beach City atau ABC Mall yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek akibat adanya konflik internal.
“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” ucap Thomas Lembong.
Bahkan pria yang sempat menjabat Menteri Perdagangan itu mengatakan, adanya sengketa aset Sea World Ancol hingga disidangkan di Mahkamah Agung (MA). Pembangunan akuarium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lippo Group yang semula berjalan baik malah berujung sengketa. Ancol lah yang memenangkan sidang di MA.
"Ancol ini tidak berkembang. Banyak proyek gagal, mangkrak, atau bermasalah di Ancol," katanya.
Baca Juga: Sempat 'Nginap' di Atas Plafon Mall Ramayana Tarakan, Seorang Pencuri Akhirnya Dibekuk Polisi
Terkait pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk, pengusaha bernama Hendra Lie (HL) menyebutian, semua berubah saat terjadi sengkarut kerja sama pengoperasian sebagian bangunan Music Stadion antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA - BUMD DKI Jakarta) dengan PT WAIP dan perusahaan yang menaungi manajemen stadium tersebut.
Konflik akhirnya menyeret nama besar seperti eks Dirut PT PJA Budi Karya Sumadi (BKS) dan Dirut PT WAIP Fredie Tan (FT).
Bahkan pengusaha HL sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris Rp300 miliar akibat sengketa ini. Terbaru, pembangunan dan pengelolaan Ancol Music Stadium di Ancol Beach City diduga berindikasi kuat merugikan keuangan negara ratusan milyar rupiah.
