Network
Zona Kaltara - Politik menjadi suatu topik yang selalu menarik untuk di simak dan diperbincangkan.
Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik menjadikan kedudukan para petinggi pun sering menjadi buah bibir masyarakat luas.
Baru-baru ini Ekonom senior, Dr. Rizal Ramli menyebutkan jika sekira 260 anggota DPR melakukan kecurangan untuk duduk di kursi yang dianggap mewakili rakyat tersebut.
Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Tarakan, 3 Nopember 2021, Bertambah 5 Pasien Sembuh
Rahasia tersebut dibocorkan Rizal Ramli menyikapi sikap dari para anggota DPR.
Anggota DPR saat ini disebut Rizal Ramli banyak dikendalikan oleh ketua umum partai masing-masing untuk mencapai kepentingan politik yang lebih banyak tidak untuk rakyat.
Dikendalikannya anggota DPR tersebut disebutkan Rizal Ramli berkaitan dengan aturan terbaru yang mengikat dengan ketua umum partai.
Ketua umum partai saat ini memiliki hak untuk memecat anggota DPR dari perwakilannya.
Baca Juga: SBY Sakit Kanker Prostat, AHY: Semoga Ikhtiar Pengobatan Beliau Berjalan Lancar
Hal tersebut dinilai Rizal Ramli membuat anggota DPR seperti boneka karena bisa dikendalikan oleh partainya yang menyebabkan tidak mendengarkan suara rakyat.
"Karena DPR jadi pegawai suruhan dari ketua umum, mereka enggak menjalankan fungsi pengawasan sama sekali," kata Rizal Ramli dilansir zonakaltara.com dari YouTube miliknya.
Rizal Ramli juga membocorkan adanya praktik nepotisme di kalangan DPR.
"Sebanyak 260 dari 575 anggota DPR itu dari praktik nepotisme. Istrinya, menantunya, adiknya, sisanya bayar jadi anggota DPR. Makanya, mereka enggak pernah menyuarakan kepentingan rakyat," ujar Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengambil contoh dari perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur.
Menurut Rizal Ramli, tidak ada anggota DPR yang bersuara padahal proyek tersebut bukan merupakan prioritas di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan negara mengalami krisis ekonomi.
Baca Juga: VIRAL! Teror Horor Kuntilanak di Perumahan Tangerang Bekas Hutan Bambu
"Habisin duit banyak, DPR sama sekali enggak berbicara. Padahal rakyat sedang butuh uang buat makan, buat cari pekerjaan malah pemerintah bikin proyek abal-abal yang enggak penting," tuturnya.***
