Network
Zona Kaltara - Kebijakan pembayaran JHT Ini dianggap mencederai nilai kemanusiaan dan mengabaikan kondisi masyarakat saat ini, terutama ketika pandemi berlangsung dimana banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
JHT dalam peraturan sebelumnya bisa dicairkan segera setelah pekerja berhenti bekerja, baik karena PHK maupun alasan lainnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher ikut angkat suara dan menanggapi peraturan baru, Permenaker RI No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun.
Baca Juga: Tolak JHT Cair 56Tahun, Petisi Tembus Hingga 200 Ribu Orang
Netty menegaskan pemerintah untuk mengkaji ulang atau bahkan mencabut kebijakan tersebut karena akan mempersulit rakyat serta dapat mencederai rasa kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19.
"Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi. Peraturan ini juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi pandemi yang membuat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Netty seperti dikutip zonakaltara.com dari Antara.
Dia pun mempertanyakan alasan dana JHT perlu ditahan pencairannya hingga harus menunggu 56 tahun.
Baca Juga: SADIS! JHT Cair Usia 56 Tahun, Yan Harahap: Pemerintah Butuh Uang Dan Kini Sulit Berutang
Padahal, lanjut Netty, dana tersebut merupakan tabungan pekerja.
“Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya?," ujarnya.
Untuk itu, Netty menegaskan pemerintah untuk mengkaji ulang atau bahkan mencabut kebijakan tersebut karena akan mempersulit rakyat.
Baca Juga: Muhammadiyah Resmi Menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah pada 2 April 2022, Berikut ini Maklumatnya
"Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut," ujar Netty.
Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Pemerintah harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika itu menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas," tutur Netty
Baca Juga: Antisipasi Tingkat Tinggi! Pemerintah Tunjang Fasilitas Kesehatan Hadapi Varian Omicron
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di pikiranrakyatdepok.com berjudul "Soal Dana JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty Prasetiyani: Cederai Rasa Kemanusiaan".
