Network
Zona Kaltara - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan sosial masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut.
Pasalnya, minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan Rempang Eco City ke publik menjadi sorotan.
Kondisi ini bahkan membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional tersebut.
Baca Juga: Pulau Rempang Bukan Pemukiman Tanah Adat? Pakar Jelaskan Hal ini
Menurut pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha, seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," kata Tuhu, pada Rabu, 21 September 2023.
lebih lanjut Tuhu mengatakan, dengan cara persuasif diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.
"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: Pakar Sebut Penanganan Masalah Pulau Rempang Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
