Network
Tuhu juga menuturkan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.
"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," jelasnya.
Maka dari itu, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.
"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," katanya.
Terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada.
"Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Nah kalau ngga punya Waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," katanya.
Baca Juga: Modal Rp50 Ribu untuk Beli Sabu, Baru Dua Hisap Langsung Diborgol Polisi
Masih menurut Tuhu, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa.
"Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," tukasnya.***
