Network
Zona Kaltara - Permasalahan konflik di Pulau Rempang (Rempang Eco City) mendapatkan perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, permasalahan Rempang Eco City nampaknya akan berakhir dengan happy ending. Pasalnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.
Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023.
Baca Juga: Indonesia Bakal Rugi Besar? Jika Xinyi Glass Holding Gagal Investasi di Pulau Rempang
Menanggapi sikap presiden tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, menurutnya Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.
"Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macem juga hilang, opportunity costnya besar," kata Agus, pada Senin, 25 September 2023.
Selain itu, Agus menyebut apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.
"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada ngga studi soal antropologinya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," ucapnya.
Baca Juga: Hoaks Rempang Bertebaran di Medsos Khawatir Sebabkan Perpecahan, Pemerintah Harus Segera Lakukan Hal ini
Bahkan, Agus melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya.
"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria," jelasnya.
Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Jadi ya pasti ada yang membekingi. Sekarang terserah presiden mau bagaimana, panggil saja semuanya rapat kabinet terbatas tetapkan, lalu buat Keppresnya," kata Agus.
Baca Juga: Penyelundupan 15,3 Kg Sabu Asal Malaysia Digagalkan Tim Gabungan, 7 Orang Kurir Diringkus
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas menyebut bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.
"Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana.
Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, berdasarkan hasil kunjungan, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," katanya.
