Jadi Pemimpin Daerah atau Legislatif Butuh Biaya Besar, KPK : Bisa jadi 'Dalih' Para Maling Uang Rakyat

- 20 Oktober 2021, 09:44 WIB
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. /Antara/Dhemas Reviyanto/

Zona Kaltara - Untuk menjadi seorang pemimpin daerah atau anggota legislatif di Indonesia membutuhkan biaya yang besar.

Hal tersebut dibeberkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang mana jumlah dana yang dibutuhkan oleh seseorang jika ingin menjabat sebagai pemimpin daerah tidak sedikit.

Demikian juga dengan seseorang yang ingin menjabat anggota legislatif.

Baca Juga: Presiden Tinjau Vaksinasi Pelajar di SMPN 1 Tarakan, Jokowi : Suntik Pertama Sudah Bisa Tatap Muka

“Kita ketahui bersama bahwa memang mahal sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga anggota legislatif,” kata Alexander Marwata, seperti dilansir zonakaltara.com dari kanal Youtube KPK RI, Selasa, 19 Oktober 2021.

Alexander Marwata mengatakan, biaya yang besar dibutuhkan lantaran adanya sesuatu yang diberikan kepada masyarakat pada saat kampanye maupun serangan fajar menjelang hari pencoblosan.

Baca Juga: 6 Provinsi ini Tidak Dapat Cairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 4 dan 5, ini Alasannya

“Ada tuntutan dari masyarakat, ketika ikut dalam suatu kampanye ada sesuatu yang diberikan atau dituntut oleh rakyat itu. Dan kita tahu juga ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan, itu ada pemberian atau istilah umumnya serangan fajar, pemberian uang kepada masyarakat,” ucap Alexander Marwata.

Tidak hanya terhadap masyarakat, seorang calon pejabat juga dituntut untuk memberikan uang mahar kepada partai politik yang akan ditungganginya.

Halaman:

Editor: Hendi Rustandi

Sumber: Pikiran Rakyat YouTube KPK RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x