Jadi Pemimpin Daerah atau Legislatif Butuh Biaya Besar, KPK : Bisa jadi 'Dalih' Para Maling Uang Rakyat

- 20 Oktober 2021, 09:44 WIB
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. /Antara/Dhemas Reviyanto/

Baca Juga: Bisakah Ajukan Pendaftaran BLT UMKM Dua Kali? Berikut Penjelasannya

“Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan, yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol. Itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini,” kata Alexander Marwata lagi.

Baca Juga: Gegara Goyang Erotis di TikTok Seorang Suami Tega Habisi Nyawa Istrinya

Berdasarkan survei Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk calon pejabat sekelas Bupati atau Wali Kota sedikitnya membutuhkan biaya Rp30 miliar.

“Dari survei Mendagri, itu paling tidak Rp30 miliar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah setingkat Bupati atau Wali Kota,” ujar Alexander Marwata.

Baca Juga: Zodiak Rabu 20 Oktober 2021: Peruntungan bagi Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer

Meski sudah terbilang fantastis, biaya itu belum menjamin kemenangan seseorang, karena membutuhkan dana yang lebih besar jika ingin menang.

“Kalau ingin menang, bahkan dia itu harus menyediakan sampai dengan Rp60 sampai Rp75 miliar. Di beberapa daerah, itu ada yang di atas Rp100 miliar. Tidak cukup penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun untuk menggantikan biaya yang dia keluarkan,” kata Alexander Marwata.

Baca Juga: Pakai Kaos Pemberian Presiden, Seorang Warga Ungkap Hal ini saat Jokowi Berkunjung ke Tarakan

Selain dari uang pribadi, ada juga calon kepala daerah yang mendapatkan bantuan dana dari sponsor, yang tentunya menginginkan imbalan.

Halaman:

Editor: Hendi Rustandi

Sumber: Pikiran Rakyat YouTube KPK RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah